 |
| Sumber : Instagram Pribadi Presiden Prabowo Subianto (@prabowo) |
KabarMadina.com - Presiden Prabowo Subianto menerima 7 (tujuh) pemimpin redaksi media di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Ada beberapa isu yang dibahas oleh Presiden dengan para pemimpin redaksi tersebut, antara lain seperti: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai dengan pembahasan mengenai undang-undang TNI yang sempat menjadi pembahasan publik.
Informasi yang didapat menunjukan bahwa pertemuan berlangsung pada Minggu, 06 April 2025 pertemuan tersebut berlangsung di meja bundar selama lebih kurang 3 (tiga) jam dan para pemred bersama dengan Presiden mengitari meja bundar tersebut untuk membahas isu-isu terkini.
Para pemred/jurnalis senior yang hadir antara lain:
- Pemred detikcom Alfito Deannova Gintings
- Pemred tvOne Lalu Mara Satriawangsa
- Pemred IDN Times Uni Lubis
- Founder/Pendiri Narasi Najwa Shihab
- Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra
- Pemred SCTV-Indosiar Retno Pinast
- News Anchor TVRI Valerina Daniel sebagai moderator
Beberapa isu yang dibahas adalah: IHSG, nilai tukar rupiah, kebijakan fiskal, hingga isu hangat seperti UU TNI pun turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan dengan para jurnalis, Presiden secara terbuka menerima pertanyaan-pertanyaan kritis dan tidak mewajibkan adanya daftar pertanyaan.
Pertemuan yang berlangsung kurang lebih tiga jam itu pun membahas isu mengenai tarif impor yang dikenakan AS di era pemerintahan Donald Trump saat ini.
Isu-isu lain yang dikurasi turut disorot seperti tentang capaian 150 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran hingga keterlibatan masyarakat di Program pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis. Selain itu beberapa hal populis pun turut dibahas seperti pembahasan tentang harga BBM, harga kebutuhan bahan pokok yang cenderung stabil di masa Ramadan dan Lebaran, hingga bantuan insentif pemerintah.
Dilansir dari Tempo.co (06/04/2025) Pengamat Politik Hendro Satrio bahwa pertemuan para Pemred dengan Presiden Prabowo adalah bentuk dari buruknya komunikasi politik pemerintahan Prabowo-Gibran yang tidak mampu menerjemahkan #AdiliJokowi #IndonesiaGelap #Kaburajadulu yang viral di medsos dan tidak mampu ditangani dengan baik oleh para juru bicara Presiden Prabowo sehingga memaksa Presiden Prabowo mengundang para Pemred untuk memperbaiki komunikasi publik secara langsung dengan mengundang para pemred.
“Karena komunikasi publiknya buruk, Presiden merasa harus menyampaikan langsung ke para pemred sekaligus untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan media massa,” kata Hensa kepada Tempo, Ahad, 23 Februari 2025.
Pertemuan wawancara antar para Pemred Media dengan Presiden Prabowo menunjukan bahwa Presiden Prabowo menjalankan komunikasi publik dengan gaya yang lebih baru daripada biasanya. Dalam wawancara tersebut, Najwa Shihab Pendiri Narasi sempat mempertanyakan bagaimana RUU Polri nantinya jika disahkan kepada Prabowo karena ada kekhawatiran dari masyarakat sipil akan RUU yang satu ini, dimana RUU Polri ini memperluas wewenang dari kepolisian dan pembahasannya pun terkesan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
Dalam menjawab pertanyaan dari Najwa Shihab Pendiri Narasi, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa beliau akan memperhatikan secara khusus terkait dengan RUU Polri dan akan mempelajari alinea-alinea dari RUU tersebut.
Pertanyaan yang diajukan oleh Pendiri Narasi, Najwa Shihab memiliki dasar, dikarenakan kerap kali RUU yang dibahas di DPR tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna sehingga rakyat tidak memiliki akses informasi yang jelas terkait penyusunan sebuah RUU. (02)
0 Comments